Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengalokasikan anggaran sebesar Rp200 miliar dalam bentuk bantuan keuangan (bankeu) kepada kabupaten dan kota guna mempercepat pencapaian akses sanitasi permukiman yang layak dan aman di seluruh wilayah provinsi.
Kebijakan ini ditegaskan dalam Kick-Off Meeting Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2025, yang berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (3/6/2025).
“Ini bukan pekerjaan instan. Kita targetkan dalam dua hingga tiga tahun ke depan seluruh wilayah Kaltim mencapai akses sanitasi layak 100 persen. Tapi ujung tombaknya tetap di daerah,” tegas Aji Muhammad Fitra Firnanda, Kepala Dinas PUPR-Pera Kaltim.
Sanitasi: Masalah Infrastruktur dan Kesadaran
Aji menjelaskan bahwa capaian sanitasi di Kaltim saat ini telah meningkat dari 74 persen pada tiga tahun lalu menjadi 84 persen. Namun, masih terdapat 16 persen masyarakat yang belum memiliki akses terhadap sanitasi layak. Fakta mengejutkan, menurutnya, adalah bahwa sebagian dari kelompok ini bukan berasal dari keluarga miskin, melainkan dari masyarakat yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya sanitasi.
“Sanitasi itu bukan sekadar membangun fisik. Yang terpenting adalah membangun kesadaran. Cara termurah memperbaiki sanitasi adalah edukasi,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa sanitasi bukan proyek glamor seperti jalan raya atau gedung tinggi, tetapi justru berdampak besar terhadap kualitas hidup masyarakat, termasuk dalam menekan angka kemiskinan dan stunting.
“Sayangnya, masih banyak kepala daerah yang belum memprioritaskan sanitasi. Padahal, ini sangat penting untuk masa depan masyarakat,” tambahnya.
Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci
Rahmad Hidayat, Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR-Pera Kaltim, menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan sanitasi hanya mungkin terjadi jika terdapat kolaborasi lintas sektor dan tingkatan pemerintahan, mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.
“Ini bukan urusan satu dinas saja. Kami butuh sinergi antara bidang pekerjaan umum, kesehatan, lingkungan hidup, hingga perencanaan daerah,” ungkapnya.
Dari Infrastruktur ke Martabat
Acara Kick-Off PPSP 2025 juga diisi dengan paparan dari sejumlah narasumber kunci. Ibnu Abbas dari Bappeda Kaltim menekankan bahwa sanitasi harus menjadi isu strategis dalam dokumen RPJMD 2025–2029, agar tidak terpinggirkan dari prioritas pembangunan.
Sementara itu, Aulia Karlina dari DPUPR mengajak peserta untuk mengadopsi paradigma baru dalam penyelenggaraan sistem air limbah domestik yang berkelanjutan. Dari sisi lingkungan, Rina Julianti dari DLH Kaltim menyoroti bahwa sanitasi tak bisa dilepaskan dari upaya pengelolaan sampah yang efektif di tingkat lokal.
Keseluruhan paparan tersebut menegaskan bahwa sanitasi bukan semata urusan toilet bersih, tetapi menyangkut kesehatan, martabat, dan masa depan generasi.
“Kick-Off ini harus menjadi momentum kita bersama untuk menegaskan komitmen. Sanitasi bukan sekadar program teknis, tetapi agenda peradaban,” tutup Aji Fitra Firnanda.
