LANGETNEGRI, BIATAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus berkomitmen membangun daerah dengan menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Biatan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2026, Senin (17/02/2025).
Musrenbang ini menjadi momentum strategis dalam menentukan prioritas pembangunan di setiap wilayah. Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas hadir langsung untuk membuka acara yang juga dihadiri oleh Wakil Bupati Gamalis, Ketua DPRD Berau Dedy Okto, Kepala Bapelitbang Endah Ernany, Kepala OPD, camat, serta para kepala kampung.
Camat Biatan, Aidil Fitri menyampaikan bahwa hasil Musrenbang tingkat kampung sebelumnya telah menghasilkan 206 usulan pembangunan. Dengan rincian 115 usulan infrastruktur fisik, 48 usulan ekonomi, 36 usulan sosial dan budaya serta 6 usulan pemerintahan.
Dalam sambutannya, Bupati Sri Juniarsih Mas menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur jalan di wilayah pesisir tetap menjadi prioritas utama Pemkab Berau.
“Kami ingin memastikan akses jalan yang lebih baik agar dapat menunjang pertumbuhan sektor pariwisata, perikanan, pertanian, dan perkebunan,” ujar Sri Juniarsih.
Menurutnya, akses jalan yang memadai akan meningkatkan kunjungan wisatawan, mengingat sektor pariwisata di pesisir Berau terus berkembang. Ia juga menargetkan agar persoalan jalan di pesisir bisa terselesaikan tahun depan.
Selain infrastruktur, Pemkab Berau juga menyoroti permasalahan batas antar kampung. Sri Juniarsih menyatakan bahwa sebagian batas sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK), dan ia berharap tidak ada lagi sengketa batas wilayah.
Pemerintah juga berkomitmen memaksimalkan potensi kampung dengan memastikan pemenuhan fasilitas dasar, seperti layanan kesehatan dan pendidikan.
“Dengan fasilitas yang memadai, kita berharap sumber daya manusia (SDM) di kampung semakin berkualitas. Target kita adalah potensi desa tergarap maksimal dan pendapatan asli kampung meningkat,” tegasnya.
Musrenbang di Biatan ini juga menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Berau dalam membangun daerah secara berkelanjutan, dengan mendengar dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat.(ran)
