Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Akmal Malik aktif melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam penyediaan bahan pangan untuk mendukung program makan siang bergizi gratis bagi siswa sekolah. Langkah ini bertujuan memberdayakan potensi lokal, memperkuat ekonomi desa, dan memastikan ketersediaan bahan pangan yang berkelanjutan.
Akmal Malik menegaskan pentingnya peran BUMDes dalam menjamin suplai bahan pangan yang stabil dan berasal dari daerah sendiri. “Bapak Presiden telah menginstruksikan agar siswa mendapatkan makan siang bergizi gratis. Tantangannya adalah memastikan ketersediaan bahan pangan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kita harus mengoptimalkan potensi daerah, sehingga bahan mentahnya berasal dari desa-desa di Kaltim,” ujar Akmal dalam wawancara di Penajam Paser Utara (PPU) baru-baru ini.
BUMDes dinilai memiliki keterikatan langsung dengan masyarakat desa dan mampu mengelola sumber daya lokal secara efektif. Dengan dukungan dana desa dan akses pembiayaan dari perbankan, BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak utama program ini. “Melalui BUMDes, desa dapat berinvestasi di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Dana desa bisa dimanfaatkan untuk menjamin modal bagi petani dan petambak. Dengan begitu, kebutuhan bahan pangan seperti beras, ikan, dan sayuran dapat dipenuhi secara lokal,” jelas Akmal.
Lebih lanjut, program makan siang gratis ini melibatkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan institusi terkait. Akmal menekankan pentingnya kolaborasi untuk memastikan program berjalan optimal dan berkelanjutan. “Pemprov bekerja sama dengan kabupaten/kota, kepolisian, dan perbankan untuk memastikan kelancaran program ini. Kami ingin semua pihak terlibat, termasuk Kominfo, untuk memastikan pengawasan dan pengelolaan program berjalan dengan baik,” tambahnya.
Program ini direncanakan akan berjalan penuh mulai Januari 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp17.000 per siswa per hari, yang terdiri dari Rp10.000 dari anggaran pusat dan Rp7.000 dari APBD daerah. “Yang penting, bahan pangan tidak lagi diimpor dari luar daerah seperti Jawa atau Sulawesi. Semua harus berasal dari Kaltim, sehingga ekonomi lokal ikut bergerak,” tegas Akmal.
Selain itu, Akmal menyoroti potensi pemanfaatan lahan bekas tambang untuk mendukung program ini. Sebanyak 168 titik lahan bekas tambang di Kaltim, yang tersebar di Kutai Kartanegara, Berau, Penajam Paser Utara, Kutai Timur, dan Kutai Barat, dapat diubah menjadi lahan produktif untuk peternakan dan pertanian.
Sebagai langkah awal, pemerintah telah memulai proyek percontohan di beberapa desa, termasuk di Samboja, dengan fokus pada peternakan dan pengelolaan pertanian. “Kami ingin menunjukkan bahwa program ini dapat berhasil. Dengan kolaborasi semua pihak dan pengelolaan yang baik, program ini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak sekolah,” tutup Akmal Malik dengan optimis.
